Jogjatime.com-Butet Kartaredjasa, aktor serba bisa yang selalu tampil penuh kritik bahkan sempat menantang para pengamat dengan lakon Matinya Tukang Kritik, dan berbagai lakon lainnya, sejak bulan Juli lalu terlihat aktif menyatukan irama pikiran dengan sekolmpok seniman Yogyakarta.Rupanya Si Raja Monolog kelahiran 21 November 1961 ini, mendapat mandat penting dari perupa Yogya untuk menjadi Direktur Biennale Jogja X.
Mengaku agak sedikit kualahan dengan tingkah-polah para seniman, dan sistem manajemen, Butet yang mengaku dibesarkan oleh pangung teater itu akhirnya memberanikan diri tampil beda, dengan misi yang berbeda pula.
Putra maestro tari almarhum Bagong Kussudiardja ini pada awalnya merasa terpojok oleh desakan-desakan para seniman. Namun dalam perjalanannya, menjadi Direktur Biennale Jogja X adalah sebuah pengabdian yang membuatnya lebih hidup.
Biennale, sebuah perhelatan seni rupa dua tahunan itupun digarap berbeda. Butet ternyata patuh kepada kehendak para seniman ‘muda’ untuk membongkar bingkai-bingkai eksklusif dalam berkesenian.
Apa jadinya? Kepada SP, aktor yang mengorbit lewat tipuan suara mantan Presiden Soeharto ini kemudian memaparkan bahwa sesuai temanya Jogja Jamming, maka perhelatan dua tahunan itu harus indah seperti simfoni , ber-jam session seperti musik jazz, dan melebur bersama khalayak umum.
Apa istimewanya Biennale Jogja kali ini?
Jika sebelumnya perayaan ini dimaknai sebagai puncak prestasi selama dua tahun seorang perupa, maka saat ini kita paksakan agar para perupa ini membuka pigura mereka. Toh, respons yang kami dapatkan adalah positif. Terbukti ketika ide akan adanya Publik on the Move atau pemaparan karya seni di muka publik ditawarkan, 60 persen peserta Biennale justru terpikat. Ini artinya, sudah muncul semacam gerakan berkesenian baru di hati perupa Yogya.
Biennale Jogja memang telah menjadi sebuah tradisi seni rupa yang memungkinkan masyarakat mengapresiasi perkembangan estetis, dan pencapaian artistik para pelaku seni. Namun untuk itu, perlu juga adanya komunikasi timbal balik, bagaimana, dan apa saja seni itu, dan apa saja folemik di tengah masyarakat. Toh seni menjadi lebih berarti bilamana mendapat respons secara utuh.
Maka, Biennale Jogja X-2009 ini harus ditempatkan sebagai pertemuan, membongkar, dan membaca kreatif seni, oleh masyarakat Yogyakarta.
Kemudian, yang membedakan dengan biennale sebelumnya adalah partisipasi publik. Contohnya, satu aspek dalam biennale Publik on the Move yang dimotori oleh Samuel Indratma (tokoh mural Yogya, Red) memperkuat keberadaan biennale kali ini, karena biennale bersandar pada kekuatan publik, dan ini mendapat sokongan penuh dari para pemilik kebijakan publik, walikota, gubernur, dan bupati. Partisipasi publik yang luar biasa, bahkan yang bukan berpredikat sebagai seniman, ikut rame-rame ini bagi saya jauh lebih bernilai daripada karya-karya seniman yang masuk di ruang in door.
Ini satu kepedulian masyarakat terhadap hajatan seni. Karena biasanya, publik, dan seni terpisah.
Ini akibat kehadiran, dan buah pikiran dari Samuel yang akrab dengan seni publik, dan Ong Hari Wahyu (seniman grafis-Red) yang selama ini selalu menjadi motor komunitas seni kampung. Output yang luar biasa. Jadi, seni tidak terkurung dalam lingkupnya sendiri tetapi ajur-ajer dalam masyarakat.
Public on the Move?
Memang selama sepuluh kali gelaran, baru kali ini ada sebuah perhelatan di ruang-ruang publik. Khalayak dapat secara leluasa mengapresiasi tidak hanya karya senirupa, tapi juga arsip, dan dokumen visual milik para perupa di studio mereka masing-masing. Kami ingin masyarakat Yogya juga terlibat dalam proses. Kalau selama ini ada kesan bahwa, seniman itu adalah kelompok masyarakat yang ‘aneh’, maka sudah saatnya kesan itu hilang. Masyarakat bisa menyaksikan praktik kreatif perupa.
Dengan begitu, partisipasi para perupa, komunitas seni rupa, dan masyarakat di ruang publik itu akan menjadi sebuah jembatan kesempatan untuk menciptakan gerakan mengarsipkan seni.
Tantangan dalam mengorganisir seniman?
Secara manajerial, bienalle kali ini relatif aman, dalam arti organisasinya baik, tim kerjanya solid, dan dari aspek pembiayaan berhasil di-cover oleh sponsor. Tetapi yang sangat memprihatinkan adalah, sponsor itu bukan berasal dari stakeholder seni rupa. Masyarakat seni rupa atau pihak-pihak yang diuntungkan dari pencapaian-pencapaian aktivitas seni rupa, dalam hal ini adalah balai lelang, galeri seni, kolektor, adalah pihak yang diuntungkan, tapi faktanya, suporting-nya sangat minim. Pada akhirnya toh, mereka yang diuntungkan dari seni rupa ini, yang akhirnya menjadi penumpang gelap dari gerbong majunya dunia seni rupa. Kalau biennale-nya bagus, karya seni rupa yang dihasilkan juga bagus, yang diuntungkan itu, ya mereka juga. Tetapi ini saya sangat disayangkan. Saya mencoba mengerti, barangkali mereka sedang mengalami kesulitan likuiditas ekonomi mungkin, tetapi hendaknya ada suatu kesadaran kolektif, dan jangan hanya jadi penumpang gelap. Inilah kritik saya terhadap mereka.
Indikasi Keberhasilan?
Dari respons masyarakat, indikasinya lewat liputan pers, review, tulisan para kritikus dan kunjungan. Inilah indikatornya. Saya sangat senang, di sini para seniman bekerja maksimal, dan orientasinya bukan pada kuantitas tetapi pada pertaruhan kualitas. Ketika teman-teman seniman masih bekerja pada koridor kualitas itu, saya anggap biennale berhasil. Sebab mereka tidak kejar setoran. Biennale sendiri juga tidak mentargetkan banyknya jumlah peserta, bukan itu, biennale bukan okeh-okehan (banyak, Red). Tapi dari kualitas, pikiran-pikiran yang disodorkan oleh para seniman itu, juga pencapaian teknik dan ide-ide gila.
Banyak kalangan seniman bahkan politikus hingga kaum cendekia menganggap Yogya sebagai kawah Candradimuka bagaimana mamaknainya?
Yogya boleh jadi satu unsur terpenting dalam sejarah pergerakan bangsa Indonesia, bahkan sampai saat ini, segala peristiwa di Yogya, bisa dijadikan barometer politik, sosial bahkan ekonomi. Begitu juga dengan
seni, baik dari seni kontemporer hingga seni tradisi. Posisi Yogya sebagai Ibu Kota Seni Rupa boleh jadi bahasa yang bombastis. Tetapi semua itu pasti ada awalnya. Yang menarik adalah, Yogya bagian simpul penting untuk perkembangan seni rupa di Indonesia, selain Bali dan Bandung. Nah, sejumlah simpul penting ini berlomba untuk menjadi magnet, inilah ujian dari setiap kota itu, kalau nanti Yogya itu berhasil meyakinkan banyak orang, bahwa ini adalah suatu sumber kreativitas, memfasilitasi dengan baik suatu geliat seni rupa, praktis orang akan datang ke Yogya. Karakteristik kota ini berbeda dengan kota lain. Keterbukaan. Di sini meski ada faksi-faksi antar kelompok, tetapi kalau ada hajatan bersama, tetap bisa cair. Segala ideologi politik berkesenian, segala mahzab, bisa bersekutu.
Dalam kehidupan bermasyarakat, seniman Yogya tak ubahnya seperti anggota masyarakat pada umumnya. Terlibat interaktif bahkan tak berbeda dengan masyarakat non seniman. Inilah yang membedakan. Dari konteks inilah yang barangkali membedakan karena proses interaksi, maka ide-ide gila itu muncul. Gesekan-gesekan kultural seperti inilah yang membentuk. Ketika seniman dari daerah lain selalu mempertimbangkan aspek pasar, di Yogya tidak semua seniman berpikir demikian, meski tetap saja laku. Tapi motifnya bukan untuk memperdagangkan suatu barang, namun menciptakan suatu karya.
Ini semuanya karena kultur dan sudah berlangsung sejak dulu kala. Sempat memang terjadi ketegangan antar seniman daerah, misalnya, Bali yang dekat dengan pariwisata, maka aspeknya adalah wisata, Bandung yang amat erat dengan akademis, maka karyanya menjadi penuh pertimbangan. Yogya, karena agak ‘goblok sedikit’ penguasaan akademiknya kalah dengan Bandung, tapi relasi sosialnya kuat, sehingga kegilaan ide menjadi lebih liar.
Kembali pada persoalan pendanaan, berapa kebutuhan total?
Terus-terang, saya berusaha menjual diri untuk bisa membiayai hajatan ini. Jujur, dana dari Pemerintah Provinsi DIY Rp 85 juta sudah dipotong pajak, sedang kebutuhan total, di atas Rp 1 miliar. Karena itulah muncul keinginan mempercepat lahirnya Lembaga Biennale Jogja. Mungkin ini merupakan salah satu kabar menggembirakan yang mewarnai perhelatan Biennale Jogja X-2009 kali ini.
Situasi pahit yang dihadapi panitia adalah keengganan sejumlah pihak mensponsori kegiatan ini, jika Biennale Jogja X-2009 sekadar dikelola sebuah kepanitiaan. Bagi mereka, apa artinya memberikan sokongan jika sumbangan itu tak memiliki nilai keabadian? Mereka cemas seumpama menggelontorkan sumbangan, apakah ada jaminan sumbangan itu, akan memiliki keberlanjutan yang bermanfaat bagi dunia seni rupa? Jika ditangani sekadar kepanitiaan, bukankah itu hanya untuk perayaan sesaat, sekadar hura-hura berusia pendek? Memalukan? Mengemis,menadahkan tangan sambil jualan iba.
Realisasinya?
Menggalang Dana Abadi. Biennale Jogja di masa mendatang memang harus menjadi lembaga mandiri. Sebuah lembaga yang selain berkewajiban meneruskan penyelenggaraan Biennale Jogja bersama Taman Budaya Yogyakarta (TBY) dua tahun sekali, juga ber-tugas menggalang dana abadi, dan membangun infrastruktur seni rupa Yogyakarta, bahkan Indonesia. Hanya dengan begitu, Biennale Jogja berkemungkinan merelasikan eksistensinya menjadi bagian dari biennale-biennale lainnya di tingkat internasional, dan tak akan gedabyakan (kalang kabut, Red) lagi sebagai pengemis, cari dana saat perhelatan tiba.
Dan ketika impian ini disampaikan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur DIY, justru terdengar tantangan balik. Persetujuan dan tantangan Gubernur itu melegakan hati. Melalui lembaga itu, masyarakat seni rupa memperoleh hak-nya lantaran kelak Lembaga Biennale Jogja bakal didanai APBD.
Inilah pertanda hidupnya reformasi dan usaha demokratisasi. Ide-ide masyarakat yang notabene pembayar pajak, direspon positif dan difasilitasi. Adapun tantangan konsistensi itu, mau tak mau mengharuskan para pegiat, dan penggagas pelembagaan Biennale Jogja, bekerja keras menerjemahkan impian menjadi program-program nyata yang membumi. Bukan program awang-awang yang bersemayam di alam impian.
SK Gubernur segera akan diwujudkan April 2010 mendatang. Efek dominonya akan luar biasa. Maka muncul para ahli pigura yang bagus, akomodasi, rumah tangga Provinsi DIY tentunya juga akan merasakan dampaknya. Sebuah survei sudah membuktikan bahwa pasar seni rupa di Asia Tenggara yang menghadirkan karya dari Indonesia itu, mayoritas karya orang Yogya, dan pemecah rekor karya termahal juga dari Yogya, yakni perupa muda Masriadi yang laku Rp 9 miliar untuk satu lukisan. Jangan hanya satu Masriadi. Dengan infrastruktur yang baik, akan lahir seniman handal, dan mampu berkompetisi dalam dunia internasional. Bahkan kalau bisa mendatangkan seniman besar dunia datang ke sini. Ini akan dahsyat.
(Pewawancara: Fuska Sani Evani)
